Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon

Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon

Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon
Untuk menghambat barangkali konflik Libanon jadi peperangan baru di Timur Tengah, telah ditunaikan serentetan usaha perdamaian, tidak hanya dari pemerintah Libanon sendiri, tapi termasuk oleh Suriah, Liga Arab, Vatikan, & Prancis, tapi semuanya percuma saja. Kedua pihak yang bersengketa tetap berkeras kepala & belum mau mengadakan kompromi. Golongan muslim menuntut perubahan-perubahan politik secara radikal sebagai syarat untuk menghentikan tembak-menembak. Golongan Kristen sebaliknya menunjukkan bersedia berunding tapi hanya sesudah pemerintah Libanon berhasil mengukuhkan kekuasaan atas seluruh negara, termasuk kamp-kamp gerilyawan Palestina. Untuk menanggulangi kemacetan itu, pada tanggal 8 Nopember 1975, Perdana Menteri Karami mengusulkan suatu kompromi yaitu pemerintah bakal melibatkan angkatan bersenjata untuk mengukuhkan kekuasaan negara sesuai bersama dengan tuntutan golongan Kristen & sekaligus mengadakan perubahan-perubahan politik sesuai bersama dengan tuntutan golongan muslim. Dalam rangka itu diusulkan suatu perimbangan kekuasaan baru & penghapusan sistem pengangkatan pegawai negeri atas dasar ratio konvensional.

Golongan Muslim & golongan Kristen tiap-tiap bakal duduki separuh kursi didalam Parlemen & kekuasaan Presiden bakal dikurangi didalam arti bahwa tidak mampu membubarkan Parlemen & mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri, termasuk Perdana Menteri. Perdana Menteri bakal ditunjuk mayoritas didalam Parlemen. Awalnya usulan kompromi itu tidak diterima oleh ke-2 golongan. Golongan Kristen dikarenakan memuat pergantian yang amat besar & golongan Muslim dikarenakan perubahannya kurang mendalam. Usul hanya memuat suatu pertimbangan baru & tidak menghapus dasar konvensional negara yang dilihat sebagai faktor yang paling besar didalam kesulitan-kesulitan yang dialami Libanon.

Amin Gemayel yang sejak tanggal 21 September 1982 mengambil alih Basir sebagai presiden Libanon termasuk mengupayakan membentuk Pemerintah Kesatuan Nasional. Pemerintah itu merupakan koalisi Maronit, Sunni, Syiah & Druze. Pihak Sunni diwakili Rasyid Karami, pihak Syiah Nabih Berri & pihak Druze Walid Jumblat. Tetapi pemerintah ini termasuk terbukti tidak mampu menyelesaikan konflik di Libanon. Di satu pihak meskipun mewakili empat kelompok terbesar pemerintahan, tapi tidak berdaya mengendalikan kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Di lain pihak, pemerintah koalisi itu dibangun di atas landasan yang rapuh dikarenakan pembentukannya disponsori oleh Suriah, bukan inisiatif 4 kelompok itu.

Usaha serupa, termasuk ditunaikan ulang untuk memecahkan masalah konflik di Libanon yang berlangsung pada Oktober 1985. Pada kala itu termasuk atas inisiatif Suriah, Elie Hobeika, komandan pasukan kemampuan Libanon yang mengatasnamakan golongan Maronit mengadakan persetujuan perdamaian bersama dengan Nabih Berri & Walid Jumblat. Persetujuan yang ditandatangani di Damaskus itu, ditentang keras oleh Presiden Amin Gemayel & golongan Sunni. Usaha perdamaian termasuk ulang mengalami kegagalan.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa konflik di Libanon bakal mampu diselesaikan secara damai sesudah masalah Palestina diselesaikan & sebagai akibat campur tangan asing di Libanon berkurang. Banyak tokoh Kristen hanya bersedia berunding bersama dengan golongan Muslim untuk meninjau ulang jatah kekuasaan sesudah gerilyawan Palestina meninggalkan Libanon atau menjunjung kedaulatannya. Sebaliknya PLO baru bakal meninggalkan Libanon sesudah terbuka barangkali untuk ulang ke Palestina & mendirikan negara. Sebelum hal itu tercapai, gerilyawan Palestina bakal tinggal di Libanon & menggunakannya sebagai pangkalan bagi perjuangan melawan Israel. Dalam hal ini mereka mendapat pemberian golongan Muslim Libanon & negara-negara Arab lainnya pendapat itu barangkali benar, paling tidak untuk sebagian. Kenyataannya mereka telah jadi katalisator konflik di Libanon & terlibat di dalamnya, tidak hanya sebagai tidak benar satu pokok sengketa, tapi termasuk sebagai pihak yang bersengketa.

Bagaimanapun termasuk sengketa antar golongan di Libanon hanya mampu diselesaikan bersama dengan pembaharuan-pembaharuan politik & jatah pendapatan & kemakmuran nasional secara merata. Libanon lama bakal berakhir & diganti Libanon baru yang lebih adil. Apakah hal itu bakal dicapai lewat pembaharuan atau revolusi yang sebagian besar bergantung pada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin politik Libanon. Tekad kaum miskin untuk menanggulangi kesengsaraan mereka telah melancarkan suatu pergolakan yang menghancurkan segala suatu hal yang menghambatnya untuk membangun hari depan yang lebih baik. Di samping itu sengketa bakal berlangsung tetap & mengobarkan pertempuran-pertempuran yang selalu berbahaya dikarenakan mampu meningkat jadi suatu peperangan baru.

Suatu pelajaran yang mampu ditarik dari konflik Libanon adalah bahwa ketidaksamaan yang mencolok antara golongan kaya & miskin sesama warga negara selalu mempunyai kandungan benih-benih perpecahan & ketegangan yang mampu jadi suatu ledakan yang banyak meminta korban & menimbulkan rusaknya & kerugian yang besar. Persamaan & keadilan sosial adalah tidak benar satu aspirasi manusia yang didalam & kuat. Untuk menghambat terjadinya ledakan itu, maka kudu diusahakan supaya ketidaksamaan tidak meningkat tapi berkurang. Dengan maksud itu kudu diberikan kesempatan yang mirip kepada seluruh pihak untuk turut dan juga didalam kehidupan nasional & mendapatkan bagian pendapatan yang wajar.

Kesimpulan lain adalah bahwa dasar konvensional untuk kehidupan dewasa ini telah tidak relevan & mempunyai kandungan bahaya. Dari peristiwa kami mengetahui bahwa perang agama adalah tidak benar satu yang paling sengit dikarenakan tiap-tiap pihak mengira berjuang untuk Tuhan & untuk menyelamatkan nilai-nilai yang paling tinggi. Umat Kristen di Libanon lihat perjuangan umat Muslim sebagai ancaman baik hak-hak & kebebasan agama mereka & oleh dikarenakan itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan status quo. Sehubungan bersama dengan hal tersebut mampu disambut bersama dengan gembira bahwa banyak orang Libanon baik Kristen maupun Muslim jadi mengetahui bahwa dasar konvensional negara mereka kudu dihapus & dikehidupan politik mereka dipisahkan dari agama dan juga diatur bersama dengan hukumnya sendiri, terutama dikarenakan penduduk Libanon bersifat pluralistis meskipun mereka termasuk mengetahui bahwa hal itu tidak mampu ditunaikan didalam satu atau dua hari tanpa perjuangan.

Demikianlah ulasan berkenaan “Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon”, yang pada kesempatan ini mampu dibahas bersama dengan lancar. Semoga ulasan di atas mampu berfaedah bagi pengunjung & pembaca. Cukup sekian & sampai jumpa!

Baca Juga :