Tolak Kenaikan BBM, Sekarang Juga

Tolak Kenaikan BBM, Sekarang Juga

Tolak Kenaikan BBM, Sekarang Juga

Tolak Kenaikan BBM, Sekarang Juga

Tulisan ini bermula dari kegelisahan akan rencana kenaikan harga BBM yang sudah diumumkan oleh SBY.Penulis berupaya menghubungkan antara “kewarganegaraan”, prinsip-prinsip demokrasi, dan advokasi kebijakan dalam merespons kenaikan BBM kali ini.

Advokasi adalah sebuah cara dimana kita mempengaruhi para pengambil kebijakan tentang sesuatu yang benar-benar kita percayai (we strongly believe in)

Kata kunci pertama dari definisi advokasi di atas adalah “kita”. Kenaikan isu BBM ini dialami oleh semua kalangan; pengusaha, mahasiswa, pedagang kaki lima, guru, tukang becak, nelayan, buruh pabrik, pegawai negeri, yang HMI-PMII-KAMMI-GMNI-GMKI-PMKRI-dst, dari NU-Muhammadiyah-Hizbut Tahrir-Ahmadiyah-dst.Selanjutnya, tidak ada yang meng-advokasi dan di-advokasi. KITA semua tidak ada yang diuntungkan dalam kenaikan harga BBM ini, KITA semua tidak ada yang mengusulkan sekalipun pada pemerintah untuk menaikkan harga BBM, KITA semua tidak ada yang memberi mandat pada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini adalah model kebijakan “lose-lose solution”. Pemerintah semakin tidak mendapat tempat di hati masyarakat, rakyat semakin berat memikul beban kehidupannya sehari-hari. Anehnya, itu menjadi kebijakan (preferred policy) pemerintahan hasil pilihan rakyat sendiri secara LANGSUNG!!!!!

Kata kunci kedua dari definisi advokasi di atas adalah “percaya”. Ini bukan sekedar “percaya” tetapi “ benar-benar percaya”. Percaya terhadap apa? Percaya bahwa setiap warga negara berhak dan bertanggungjawab dalam setiap pengambilan kebijakan negara meski melalui serangkaian perjuangan sebagai perwujudan implementasi prinsip-prinsip demokrasi.Kepercayaan harus terus dibangun, disebarluaskan ditularkan kepada masyarakat agar tidak terjadi “pembiaran massal” (public ignorance) terhadap segala sesuatu yang akan mempengaruhi hajat hidup mereka kelak. Percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita akan mendengar seruan warganya karena: a.Indonesia dibangun dari-oleh-untuk rakyat, b.para politisi dipilih oleh pemilih terdaftar seperti KITA, c.orang-orang yang kita pilih harus mewakili kita dan kepentingan kita.

Sampai hari ini, kita tidak tahu secara pasti “deposit minyak” di Indonesia dan berapa banyak uang yang bisa kita peroleh dari sana. Setelah itu dari besaran itu berapa yang diolah sendiri dan berapa yang diserahkan oleh pihak asing. Bila diserahkan kepada pihak asing berapa persen pembagian keuntungan dari hasil produksi. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar bahwa prosentasi itu valid. Bila profit sharingnya 80% untuk pemerintah-20% pengelola, prosentase tersebut didapat dari besaran berapa? Bila yang tertulis di kontrak adalah 100 T padahal nilai sebenarnya adalah 1000T masihkah itu disebut sebagai profit sharing. Pertanyaan lugasnya adalah : Sudah sampaikan [pemerintah] Indonesia sampai pada pengetahuan tersebut. Karena itu yang akan menjadi dasar untung-rugi, besar-kecil, dalam menyikap persoalan minyak.

Sehingga, cukup aneh ketika mendadak SBY mewacanakan Indonesia untuk keluar dari OPEC karena Indonesia sudah bergeser dari negara eksportir menuju importir minyak. Sebagai warga negara apakah kita pernah mendapatkan penjelasan yang rasional dari pemerintah? Pernahkah SBY memberikan “kuliah” soal ini lewat acara yang disiarkan langsung oleh TV, dihadiri oleh seluruh anggota kabinet, pengusaha, duta besar dan, ini yang paling penting, dilihat langsung oleh seluruh rakyatnya. Bisa saja diberi tajuk : “Presidential Lectures featuring His People !!!!! Bukankah sama persis dengan yang sudah beliau lakukan dengan Bill Gates lewat Presidential Lectures featuring Chairman Microsoft Corp.? Kenapa tidak dilakukan?

Jika kenaikan BBM adalah “satu-satunya” resep manjur buat “kesehatan” APBN lalu adakah alasan yang tepat untuk melimpahkan beban itu pada masayarakat? Mengapa harus rakyat yang membayar hutang negara, menyeimbangkan neraca keuangan, menutup defisit anggaran? Di saat yang sama ada pengusaha yang masuk dalam daftar orang kaya versi majalah Forbes, ada menteri yang bisa melakukan ekspansi bisnis ke segala bidang, ada mantan menteri yang menguasai ekspor-impor, ada keluarga mantan penguasa yang masih segar bugar-sehat walafiat rebutan soal harta gono-gini bernilai trilyunan [bisa dibayangkan berapa nilai total kekayaan seluruh keluarga]. Jika semua ini, kenaikan BBM, adalah persoalan APBN maka atas nama keadilan, kejujuran, dan prinsip-prinsip demokrasi pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM. Pemerintah tidak boleh “sekalipun” menggunakan pendekatan ini : rakyat selalu menjadi objek penderita, tertuduh, bahkan terdakwa yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui. Bila ini semua adalah persoalan APBN, secara umum, pemerintah seharusnya sudah melakukan intensifikasi pendapatan dan mendorong effisiensi pengeluaran hingga mencapai titik serendah-rendahnya. Intensifikasi pendapatan dilakukan dengan mendorong KPK mengembalikan asetaset yang dicuri oleh koruptor kelas kakap, teri, bawal maupun koruptor yang tidak pernah naik kelas. Semua diperlakukan sama, tegas, berwibawa tanpa tebang pilih. Apalagi disaat melakukan tebang pilih ada program “reboisasi koruptor” dari penguasa-penguasa baru di tingkat local-regional-nasional.

Ada banyak pilihan, kalau pemerintah mau, selama turbulensi ekonomi karena naiknya harga minyak dunia menjadi tak terkontrol Pertama : penundaan pembayaran hutang. Pemerintah harus bekerja keras bernegoisasi dengan negara-negara donor melakukan rescheduling. Bila sudah pernah dilakukan maka ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Sebagaimana Belanda terus-terusan menjarah kekayaan Indonesia selama 350 tahun. Pemerintah harus bisa meyakinkan negara-negara donor bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan rakyat yang relijius, yang selalu menepati janjinya pada siapapun termasuk kepada negara donor. Kalau perlu saat melakukan negoisasi bisa mengajak Aa’ Gym untuk memberi penjelasan seberapa relijius bangsa kita. Mereka pasti mau diajak untuk membantu meringankan rakyat sebab mereka dulu sudah pernah dilibatkan dalam membantu beban pemerintah dalam kenaikan BBM sebelumnya. Bangsa Indonesia akan membayar hutang-hutang ini bila saatnya tepat; yaitu : saat rakyatnya bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri, saat rakyatnya hidup-mati, menjadi kaya-miskin dengan cara yang dipilih sendiri. Ini pilihan yang paling sopan, dibanding bila seluruh rayat Indonesia menuntut pengembalian atas segala perampokan pada zaman imperialisme kuno yang dikomandoi oleh mayoritas negara donor. Ini lebih rasional, sebab bila bangsa Indonesia kehilangan irasionalitasnya mereka akan mengajukan permintaan maaf pada Belanda dan mengajukan permohonan untuk kembali dijajah agar bisa terbebas dari jeratan hutang.

Kedua, pembersihan jalur distribusi import BBM dari mafia. Kita semua setuju bahwa merekalah yang mengambil lebih besar dari yang mereka butuhkan. Ini semua terjadi karena pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Kalaupun pemerintah mengetahuinya pasti “tutup mata” dan “buka dompet” pada saat yang sama. Yang menjadi mafia tentu saja bukan birokrasi namun rekan sejawat, keluarga-kerabat, sanak saudara, dan anggota keluaraga para birokrat. Pemerintah harus menjamin bisa membersihkan mereka dalam waktu singkat. Bukankah mereka “orang-orang dalam”, yang nama, nomor telepon hingga no rekeningnyapun juga tahu sama tahu. Akting pemerintah harus lebih meyakinkan. Kalau perlu anak menteri yang jadi direktur salah satu TV swasta ditangkap dan dimasukkan dalam “penjara”. Meski nggak ada kaitannya dengan BBM tapi ini adalah strategi “melempar ular, mengusir monyet”. Insya allah, monyet-monyet yang jadi mafia BBM itu akan lari tunggang langgang. Mereka akan kembali pada maqomnya semula. Mereka akan tersadar bahwa monyet cuma butuh pisang bukannya jadi mafia BBM.