Tipologi dan Model Partisipasi Politik

Tipologi dan Model Partisipasi Politik

Dari sisi tipologi, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk kedalam partisipasi aktif: mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yanng dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan politik. Partisipasi politik aktif menunjukan kegiatan yang berorientasi pada proses infut dan output politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Kelompok ini muncul didasarkan pada pandangan  mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut sebagai kelompok apatis dan golongan putih (golput).

Tipologi partisipasi politik dapat pula didasarkan pada jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Partisipasi politik individual ialah kegiatan warga negara secara perseorangan terlibat dalam kehidupan politik. Adapun  yang dimaksud partisipasi politik kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk memengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisifasi kolektif nonkonvensional (agresif), seperti pemogokan yang sah, pembangkangan warga negara (civil disobedience), pemikiran pembangunan umum, dan huru-hara. Partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat ddan aksi yang lemah, kedua aksi ini tidak menunjukan sifat yang baik atau buruk. Kegiatan politik dapat dikategorikan kuat, menurut Douglas A. Hibbs, apabila memenuhi tiga kondisiberikut: bersifat anti rezim dalam arti melanggara peraturan mengenai partisipasi politik yang normal (melanggar hukum), menggangu fungsi pemerintahan, dan merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh nonelit. Ini artinya aksi protes yang dibenarkan oleh hukum tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik agresif, apalagi partisipasi politik yang kuat secara agresif.

Berbicara partisipasi politik dari sisi model. Dari sisi ini, partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), dapat dibedakan menjadi  empat model.

  • Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
  • Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis).
  • Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung  militan-radikal.
  • Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemirintah sangat tinggi, partisipasi politik  cenderung tidak akti (pasif).

            Baik faktor kesadaran politik maupun faktor kepercayaan kepada pemerintah bukan merupakan variabel atau faktor-faktor yang berdiri sendiri (variabel indevenden). Dengan kata lain, tinggi rendah keduanya faktor itu dipengaruhi faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Adapun hubungan faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Setatus sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi dikategorikan sebagai variabel pengaruh atau variabel independen. Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara atau intevening variables, kemudian, partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.

  1. Bentuk dan Hierarki Partisipasi politik

            Bentuk dan hierarki partisipasi politik itu sendiri dalam kerangka konsep Rush dan Althoff, secara berturut-turut adalah:

  • Voting (pemberian suara),
  • Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik,
  • Partisipasi dalam rapat umum,
  • Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political),
  • Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political),
  • Keanggotaan pasif suatu organisasi politik,
  • Keanggotaan aktif suatu organisasi politik,
  • Mencari jabatan politik atau administrasi,
  • Menduduki jabatan politik atau administrasi.

Untuk  menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengajukan dua kriteria penjelas:

  • Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
  • Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”.  Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

 

Sumber :

https://fgth.uk/