Siswa SLBN A Bandung Jadi Terlantar

Siswa SLBN A Bandung Jadi Terlantar

Siswa SLBN A Bandung Jadi Terlantar

Siswa SLBN A Bandung Jadi Terlantar

Dikeluarkannya surat Menteri Sosial dengan Nomor: 96/MS/C107/2019 yang meminta pemerintah daerah Jawa Barat untuk mencari lokasi Pengganti dan segera Memindahkan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung masih jadi polemik.

Rencananya, sekolah yang berlokasi di Jalan Pajajaran No.50-52 tersebut akan dijadikan gedung Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar International.

Akibatnya lahan yang didalamnya terdapat kantor PRPCN Wyata Guna, SLBNA

, Perumahan Karyawan, Aula, Workshop, Masjid, Gereja, Asrama Siswa dan Kantor BPBI terancam dipindahkan.

Dalam siaran pers yang diterima oleh Jabar Ekspres dari Pihak yayasan yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra. Forum mempertanyakan alasan menteri dalam upaya memindahkan SLB, pasalnya menurut pernyataan dari pihak Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto bahwa alasan memilih lahan baru karena tingginya pihak yang memerlukan layanan dan calon penerima manfaat tetapi sumber daya tampung balai terbatas.

Hal itu bertolak belakang dengan fakta yang ditemui bahwa asrama tampung banyak kekosongan. Tercatat dari 13 asrama yang ada, hanya ditempati dua sampai tiga ruang asrama.

Dampak polemik ini dirasakan betul oleh para siswa penerima manfaat.

Sejak dikeluarkannya surat tersebut pada pertengahan Juli 2019 bersama itu pula para siswa dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna melalui perlakuan yang kurang baik seperti pemberhentian suplay makanan ke para siswa. Juga meminta orang tua wali untuk segera menjemput anak-anak mereka dari asrama.

Wakil Kepala Sekolah bidang Kehumasan, Tri Bagio menjelaskan asrama diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga mereka bisa bersekolah dengan baik dan mendapat pelayanan yang baik, namun saat ini kondisi mereka memprihatinkan.

”Ya, asrama diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Jadi mereka diberikan

fasilitas asrama untuk tinggal. Sejak surat menteri keluar mereka sudah tidak diberi pelayanan lagi, kayak makan, minum dan tidak lagi diurus. Jadi mereka kadang makan sepiring bertiga, kalau ada yang ngasih indomie mereka masak,” jelas Tri di ruang kerjanya di SLBN A, Kamis (15/8).

Menurutnya, akibat polemik ini semua siswa dan pengajar menjadi resah. Tidak hanya itu, saat ini juga sarana dan prasarana (Sapras) sekolah juga jadi tak terurus, sehingga tampak usang.

”Banyak bangun sudah usang, dan menghawatirkan, tapi karena polemik ini terus terjadi sejak beberapa tahun lalu, ada bantuan dana dari dinas pendidikan tapi kami tidak bisa membangun. Ada perbaikan paling pada hal-hal kecil, jika ada genteng bocor kami menambal. Tidak bisa melakukan perbaikan lebih,” Ujarnya

Meski begitu, lanjutnya, proses belajar mengajar tetap berlangsung walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, kata dia, tercatat ada 75 siswa penyandang disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di SLBN A dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

”Ya kami berharap ini bisa cepat selesai, agar semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan,” bebernya.

Tri menuturkan, dari pihak yayasan dan Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra berharap keputusan ini dikaji kembali, dan meminta Presiden Joko Widodo untuk membantu yayan agar segera menghibahkan komplek Wyata Guna kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan pendidikan bagi Tunanetra.

 

Sumber :

https://revistas2.uepg.br/index.php/ahu/comment/view/11260/0/24178