Perjanjian Giyanti (1755)

Perjanjian Giyanti (1755)

Perjanjian Giyanti (1755)

Perjanjian Giyanti (1755)

Perjanjian Giyanti merupakan

Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan Mataram yang diwakili Pakubuwono III, VOC serta kelompok Pangeran Mangkubumi atas pemecahan masalah atas kerusuhan yang terjadi di Mataram pasca meninggalnya Sultan Agung. Perjanjian ini kemudian ditandatangai pada 13 Februari 1755 dan menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. Penamaan Giyanti pada nama perjanjian Giyanti diambil dari desa tempat kesepakatan ini dilakukan yaitu di Desa Giyanti (ejaan dari Belanda yang sekarang berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo), Karanganyar, Jawa Tengah.

Isi Perjanjian Giyanti

Terdapat dua inti dari Perjanjian Giyanti yaitu pembagian wilayah kerajaan Mataram, diantaranya :
Wilayah Barat Mataram yang diberikan kepada Mangkubumi yang kemudian menyandang gelar Hamengkubuwono I dengan keraton bernama Kasultanan Yogyakarta
Wilayah Timur yang diberikan kepada Pakubuwono III dengan keraton yang bernama Kasunanan Surakarta

Lokasi PenandatangananPerjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu sebelah timur Kali Opak yang dikuasai tahta Mataram (Sunan Pakubuwono III) dan sebelah barat Kali Opak (Mataram asli) yang diserahkan kepada Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalam Perjanjian Giyanti terdapat poin penting yaitu VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah jika diperlukan.

Pembagian Kerajaan Mataram

Setelah Perjanjian Giyanti disepakati, didirikanlah Mangkunegaran pada 1757. N. Hartingh Gubernur Jawa Utara yang menulis register harian, pada 10 September 1754 berangkat menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan ini terjadi pada 22 September 1754. Pada hari selanjutnya terjadi perundinga yang dihadiri sedikit orang. Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo serta Tumenggung Ronggo. Hartingh didampingi oleh Kapten Donkel serta sekretari Fockens. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani.

Pembahasan pada sesi pertama

Pembahasan pada sesi pertama adalah mengenai pembagian wilayah Mataram. N. Hartingh memberikan pendapat bahwa tidak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi kemudian membalas dengan pendapat bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Hartingh kemudian memberikan penawaran wilayah Mataram sebelah timur namun usulan ini ditolak oleh pangeran. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan diantara mereka. Dan pada akhirnya mereka disumpah untuk tidak melanggar janji, pembicaraan pun berjalan dengan lancar. Hartingh kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak lagi menyandang gelar sunan dan memilih wilayah mana saja yang akan menjadi bawahannya. Mangkubumi pun menolak, karena sejak 5 tahun yang lalu Mangkubumi diakui rakyat Mataram sebagai Sunan.

Perundingan terpaksa dihentikan

Perundingan terpaksa dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Pada 23 September 1754 akhirnya disepakati Hamengkubuwono menyandang gelar Sultan dan mendapatkan setengah dari wilayah Mataram dan setengah dari pusaka istana. Daerah Pantai Utara Jawa yang telah diserahkan kepada VOC tetap dikuasakan kepada VOC. Pada 4 November 1754 Paku Buwono III menyampaikan nota kesepahaman kepada Mossef seorang Gubernur Jenderal VOC tentang persetujuan hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara Hartinghdengan Mangkubhumi.

Naskah Perjanjian Giyanti

Berdasarkan perundingan yang dilaksanakan pada 22 sampai 23 September 1754 serta surat persetujuan Paku Buwono III, maka pada 13 Februari 1755 ditandatanganilah Perjanjian Giyanti yang diantaranya adalh poin – poin yang dikemukakan Soedarisman Poerwokoesoemo, yaitu :

Baca Juga :