Masa Orde Baru

Masa Orde Baru

Orde baru dimulai sejak berakhirnya masa orde lama. Masyumi dari kalangan islam berharap dapat menyuarakan aspirasinya kembali. Namun keinginan mereka tidak tercapai. Pemerintah orde baru hanya toleran kepada partai- partai islam yang moderat dan sekiranya dapat berkerjasama dengan pemerintah. Orde baru menganggap partai ekstrem kanan seperti masyumi akan mengganggu stabilitas dan keamanan.
Sebagai ganti dari partai masyumi, didirikanlah partai Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Dimana partai ini didirikan oleh beberapa tokoh Masyumi. Dengan harapan agar umat islam tetap dapat berperan dalam dunia politik. Lagi lagi pemerintah memberi sikap ketidak setujuan, khususnya pada formasi kepemimpinan partai ini, dan pada akhirnya pemerintah menempatkan H.M.S Mintaredja sebagai orang yang dapat dipercaya.[5]
Disisi lain , terdapat usaha pihak lain untuk mengembalikan umat islam pada ranah politik, yaitu Mohammad hata. Beliau mendirikan Gerakan Demokrasi Islam Indonesia bersama para pemuda yang belum pernah terlibat pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Namun pada akhirnya tedapat perbedaan keinginan dari pihak Amal muslimin dan Muhammad Hatta yang menyebabkan tidak terealisasinya gerakan ini menjadi partai.
Pada tahun 1971 diselenggarakan pemilu, dan yang mendapatkan suara terbanyak adalah Golkar, sebenarnya Golkar bukanlah partai politik, akan tetapi Golkar diperbolehkan mengikuti pemilu. Karena NU dan Golkar memiliki selisih sedikit. Pemerintah menyederhanakan partai dengan alasan semakin banyak partai akan menimbulkan konflik.
Kemudian dikemukakanlah hasil sidang umum MPR Tahun 1973. PPP(Partai Persatuan Pembangunan) sebagai wadah parmusi, NU, Perti,PSII. PDI(Parta Demokrasi Indonesia) sebagai wadah PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai murba, dan IPKI.
Pada masa orde baru, pemerintah juga menerapkan floating mass atau masa pengembangan, dimana seluruh kegiatan politik dilarang dari desa, kelurahan, dan kecamatan. PPP dan PDI dilarang melakukan aktivitas politik, namun lagi lagi golkar diperbolehkan.
Umat islam berasumsi bahwa mereka juga berhak ikut serta dalam pembangunan nasional, untuk itu para cendekiawan muslim menggunakan strategi dakwah sebagai partisipasi pembangunan sosial. Hal ini justru didukung oleh pemerintah, dikarenakan tidak menyimpang dari agenda orde baru yaitu pembangunan nasional dan tentunya tidak mengancam eksistensi kekuasaan.[6]

E. Masa Reformasi

Setelah lengsernya Presiden Soeharto di tahun 1998 masuklah dalam era yang disebut Reformasi. Di era ini terdapat kebebasan demokrasi. Tentunya praktik demokrasi sangat dianjurkan. Pergerakan umat muslim di era reformasi hingga kini terbagi pada dua sisi, yang pertama dari sisi Partai politik dan yang kedua pergerakan yang berangkat dari ormas islam.
Banyak organisasi-organisasi islam yang lahir dengan karakternya masing-masing, seperti : FPI, MMI, dll. Banyaknya partai partai yang muncul juga mewarnai era reformasi, khususnya partai islam. Memang, pada kenyataanya partai-partai islam tidak mendapatkan suara terbanyak, namun munculnya partai-partai islam ini dapat menjadi pacuan bagi partai-partai islam untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu koalisinya memunculkan beberapa tokoh utama pada posisi-posisi strategis di lembaga eksekutif dan legistatif. Seperti Amin Rais sebagai ketua DPR-RI dan Gus Dur sebagai Presiden.
HTI dan FPI adalah contoh pergerakan islam yang sangat berambisi untuk menhendaki penetapan Syariat pada tatanan Pemerintahan sampai merujuk pada keinginginan mendirikan Khilafah Islam.[7]
Menurut Sukma dan Joewono, partai Islam kini dapat dibagi berdasarkan sikapnya terhadap relasi Islam-negara ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menginginkan agar hukum Islam diterapkan di dalam negara. Kelompok ini terdiri dari PBB, PKS dan PPP. Sedangkan kelompok kedua menginginkan agar negara tidak menganut hukum Islam. Kelompok ini terdiri dari PAN dan PKB.


Sumber: https://belantaraindonesia.org/