Latar belakang kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

Latar belakang kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

Latar belakang kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

Latar belakang kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

  1. Latar belakang kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

Kemacetan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta mengungkapkan pendapatnya bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta tersebut disebabkan oleh tingginya pengguna kendaraan pribadi. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan tersebut mengakibatkan tingkat kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tingginya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor yang berdampak pada kepadatan lalu lintas, terutama di Jakarta di mana yang setiap harinya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum, karena mereka beranggapan bahwa kendaraan bermotor lebih efektif dari pada angkutan umum karena angkutan umum dinilai tidak nyaman dan tidak aman, dan terdapat potensi tindak kriminal sehingga masyarakat lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi (Pratiwi, 2016; Yanti, Indriati, & Adikara, 2019).

  1. Tujuan kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

Kebijakan publik yang mengatur tentang sistem ganjil-genap, baik kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan pada awal tahun 2018, Peraturan Gubernur (Pergub) pada pertengahan tahun 2018, maupun Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan pada awal tahun 2018 selain bertujuan untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan yang memasuki ruas Tol Jakarta-Cikampek, karena pintu tol tersebut memiliki volume kendaraan masuk yang tinggi, juga bertujuan untuk bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat, agar beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum. Terbitnya Ingub juga bertujuan untuk mendorong partisipasi warga terhadap pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil-genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah angkutan umum massal mulai pada tahun 2019, serta penerapan kebijakancongestion pricing yang berhubungan dengan pengendalian kualitas udara pada tahun 2021 (Sari, 2019; Daryono, 2018).

  1. Mekanisme kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta

Pada awal Agustus 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub tersebut mencakup instruksi-instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi permasalahan polusi udara Jakarta. Salah satunya adalah instruksi yang ditujukan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan peraturan gubernur tentang perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Selain itu, dalam Ingub juga mencakup instruksi kepada kepala Dinas Perhubungan DKI untuk menyiapkan revisi peraturan gubernur tentang tarif parkir pada tahun 2019 dan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang biaya kemacetan (congestion pricing) pada tahun 2020 (Sari, 2019; Ferdian, 2019).

  1. Kelebihan dan kekurangan kebijakan sistem ganjil-genap

Penerapan kebijakan sistem ganjil-genap di Jakarta dinilai menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat Jakarta. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kebijakan ganjil-genap dinilai tepat sebagai upaya mengurangi kemacetan. Sekaligus memperbaiki sistem transportasi di Jakarta, yang nantinya tidak mementingkan kenyamanan saja, namun juga ketepatan waktu tempuh perjalanan. Berdasarkan evaluasi Dishub, keuntungan waktu tempuh pada kawasan ganjil-genap selama ini adalah adanya penurunan 19% dibandingkan situasi sebelumnya, selain itu, volume kendaraan juga mengalami penurunan 15% dibandingkan situasi sebelumnya. Selain itu, percepatan kendaraan juga mengalami peningkatan 20% dibandingkan sebelumnya. Transportasi umum akan dipenuhi oleh penumpang yang selama ini menggunakan mobil pribadi (Munandar, 2018).

  1. Kebijakan sistem ganjil-genap di negara lain

Saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2012, Pemerintah Kota Beijing, Cina, memberlakukan ganjil-genap setiap hari selama olimpiade untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi permasalahan lalu lintas di Beijing. Pemerintah Kota Beijing kembali menerapkan aturan ganjil-genap pada 2017. Namun, aturan itu hanya berlaku satu hari dalam sepekan. Berbeda dengan Indonesia, Cina hanya menerapkan sistem ini saat tingkat polusi udara mencapai taraf buruk sampai tiga hari berturut-turut. Pemerintah Cina akan menghentikan penerapan sistem saat kualitas udara sudah membaik. Selama sistem ini berlaku, jam operasional transportasi umum diperpanjang untuk mengakomodasi pergerakan warga. Berkat regulasi ini, Beijing berhasil keluar dari daftar kota berpolusi pada Januari 2017 (Imandiar, 2018; CNN Indonesia, 2019).

  1. Penerapan kebijakan sistem ganjil-genap yang efektif di Indonesia

Kebijakan plat nomor ganjil-genap di Jakarta berdasarkan pada Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tersebut diperluas koridornya sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan ibu kota, akan tetapi pengamat transportasi menilai bahwa langkah ini tidak akan mencapai tujuan jika sepeda motor tidak dilarang masuk kawasan ini. Senada dengan pendapat  pengamat transportasi tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berpendapat bahwa kebijakan ganjil genap tidak akan memberikan dampak signifikan dalam usaha mengurangi polusi udara serta kemacetan, jika tidak menerapkan kebijakan sistem untuk sepeda motor. Penerapan kebijakan untuk sepeda motor dinilai juga dapat menjadi solusi ampuh dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Hal ini dikarenakan populasi sepeda motor yang cukup besar inilah yang menjadi menjadi penyebab terbesar polusi udara, pemborosan energi, kemacetan, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas (BBC Indonesia, 2019; Putra, 2019).

Sumber : http://fenilu95.blog.unjaniyogya.ac.id/blocklauncher-pro-apk/