Kebijakan Luar Negeri Filipina

Kebijakan Luar Negeri Filipina

Kebijakan Luar Negeri Filipina

Negara yang merdeka dan berdaulat menjalankan kebijakan politik luar negerinya dalam dunia internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara menunjukkan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri suatu negara bertujuan untuk dapat memperjuangkan kepentingan nasional negara dengan tepat. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintahan yang berkuasa dalam negara tersebut. Filipina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat juga memiliki peran aktif dalam politik internasional melalui politik luar negerinya yang merupakan cerminan dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Filipina juga masih memiliki keterkaitan dengan sejarah panjang negara Filipina sejak awal. Filipina yang pernah berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, masih membawa pengaruh nilai-nilai Amerika Serikat yang tertanam. Bahkan, kerja sama antara Amerika Serikat dengan Filipina pun dinilai sangat baik yang ditunjukkan dengan mengizinkan tentara Amerika Serikat untuk mempunyai pangkalan dan melakukan pelatihan militer di wilayahnya, yaitu di Mindanao. Kecenderungan politik luar negeri Filipina pun tidak lepas dari kolonial Amerika Serikat (Putri, 2017).

Pada Mei 2016 Rodrigo Duterte resmi menjadi Presiden Filipina ke-16 setelah memenangkan pemilihan umum Presiden. Di masa pemerintahan Presiden Duterte yang masih terbilang baru, Presiden Duterte sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai sangat kontroversial, seperti kebijakan Presiden Duterte untuk menembak mati para pengedar narkoba yang menolak untuk ditangkap. Kebijakan Duterte yang terbilang ekstrem ini mengundang perhatian dari berbagai pihak termasuk organisasi internasional tertinggi yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menilai bahwa kebijakan Presiden Duterte ini dinilai telah melanggar hukum internasional tentang HAM (Hak Asasi Manusia). PBB dan beberapa negara di DK-PBB (Dewan Keamanan PBB) meminta Presiden Duterte untuk menarik kebijakan tersebut karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional (Lubis, 2017).

Sumber : http://www.pearltrees.com/danuaji88/item298620778