Fraksi Nasdem Pertanyakan Serapan Anggaran PAUD di Ternate

Fraksi Nasdem Pertanyakan Serapan Anggaran PAUD di Ternate

Fraksi Nasdem Pertanyakan Serapan Anggaran PAUD di Ternate

Fraksi Nasdem Pertanyakan Serapan Anggaran PAUD di Ternate

Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Ternate mempertanyakan serapan anggaran Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD). Pasalnya, masih ada ratusan siswa PAUD yang belum mendapatkan alokasi Dapodik.

“Data Dapodik Kota Ternate per hari ini 19 desember 2019 adalah total 4117 siswa PAUD

. Sementara jatah alokasi APBN total alokasinya Rp2.674.200.000 atau setara 4457 siswa PAUD. Artinya, masih tersisa 340 siswa PAUD yang belum dapat alokasi Dapodik padahal anggarannya masih ada,” ucap Ketua Fraksi Nasdem, Nurlaela Syarif, Kamis (19/12).
Hal ini diketahui Nurlaela usai melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Dirjen Paud Dikmas terkait sistem pendidikan PAUD.
Nurlaela bilang, selama ini ketika dilakukan rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Ternate, pihak Diknas beralasan, pagu Dapodik atau BOP PAUD terbatas. Sehingga masih banyak PAUD yang belum mendapatkan BOP. Sekadar diketahui, per siswa mendapatkan Rp 600 ribu/tahun, diberikan dua kali selama dua triwulan. Triwulan pertama Rp 300 ribu, begitupun pada triwulan kedua.

Menurut dia, alasan tersebut tidak rasional, karena terbukti dari hasil konsultasi ketua Fraksi Nasdem

ke Kemendikbud RI, ternyata masih tersisa 340 siswa atau senilai Rp 204 juta dana yang masih belum dimaksimalkan untuk hak-hak siswa di sekolah PAUD.
Memang, lanjut Nurlaela, alokasi APBN dengan pagu Rp 2,6 Milyar, jika diteliti masih terkendala dari sisi dana ini tidak diperuntukan untuk honorium operator, biaya operasional operator dan hal-hal pendukung operator, baik di Dinas pendidikan Kota Ternate maupun di masing-masing PAUD, sehingga pemuktahiran data Dapodik di semua PUAD di Kota Ternate bisa maksimal dan alokasinya terserap secara baik.
Oleh sebab itu, Nurlaela meminta pihak Diknas, khususnya yang membidangi PAUD, agar seriusi persoalan ini. Mengingat waktu penginputan hanya sampai 30 Desember 2019. Hal ini agar tidak ada lagi keluhan dari sekolah PAUD yang tidak mendapatkan hak alokasi Dapodik dan BOP 2020.

 

Baca Juga :